Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pakar Hukum: Pelayanan Publik Di Kabupaten Bireuen Tetap Berada pada Zona Merah

Minggu, 01 Maret 2020 | 21.44 WIB Last Updated 2020-03-01T14:44:16Z
Acehvoice.com | Bireuen - Diskusi Publik berlangsung sukses dengan Mengangkat Tema "Pelayanan Publik Bireuen Masuk zona Merah" Benarkah?", pada Sabtu (29/02/2020) malam di Cawan Caffee kota juang kabupaten Bireuen.

Dr. T Rasyidin, S.H,. M.H dalam Pandangan Hukum nya, Kabupaten Bireuen Tetap Masih Berada dalam zona merah masalah Pelayanan publik.

"Kualitas pelayanan  dapat dilihat dari bagaimana cara pemerintah melayani masyarakat, usaha pemerintah dalam upaya melayani kebutuhan masyarakat, dan kemudahan yg diberikan pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan konsep tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan pelayanan publik, saat ini terlihat bagaimana respon pemerintah pada acara malam ini,  tidak satu pun dari pemerintah yang hadir, padahal malam ini BLC membahas tentang pelayanan  administrsi dan pelayan jasa yang berkaitan juga dengan kisruh BLUD, capil dan lain - lain", tuturnya.

Namun respon pemerintah terhadap itu sangat kurang, oleh karena itu kita berharap pemerintah bireuen harus memperhatikan  prinsip prinsip pemerintahan yg baik, serta memperhatikan etika pemerintahan dimana jika ada surat atau undangan dari masyarakat untuk direspon dengan membalas dan memberitahukan dan jangan di abaikan, krn hal itu merupakan salah satu indikator dalam menilai kualitas pelayanan publik di pemerintah.  

Lebih lanjut T.Rasyidin mengatakan bahwa melihat kenyataan malam ini, jelaslah apa yg diumumkan oleh ombusman merupakan hal yang benar terjadi dibireuen.

Mengingat, Menimbang, dan Memutuskan Contoh pada malam ini Pemerintah tidak hadir dalam acara diskusi publik, Bearti pelayanan publik tidak salah apa yang di sebutkan Oleh Obusdman-RI Perwakilan Aceh, Pelayanan Publik Bireuen Masuk Zona merah, Memang tidak salah kalau kita kaji dengan perspektif Hukum.

Hal itu sebagaimana yang tertera pada Undang - Undang No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik dan Untuk Menjawab Masalah Pelayanan Publik Bireuen agar lebih baik kedepan, Dr. T Rasyidin, S.H,. M.H Berharap kepada pemerintah harus Menggunakan etika dalam melakukan pelayanan kepada rakyat.[Y]
×
Berita Terbaru Update