Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Viral Surat Permohonan dari Ulama Aceh Untuk Pembebasan Irwandi

Kamis, 20 Februari 2020 | 02.01 WIB Last Updated 2020-02-19T19:02:24Z


Acehvoice.com | Banda Aceh - Beredar surat permohonan dari Ulama Aceh kepada pemangku kepentingan di Jakarta untuk membebaskan Gubernur Aceh non aktif, H. Irwandi Yusuf. Rabu (19/02/2020).

Unggahan scan foto surat permohonan yang ditanda tangani Ulama Aceh ini pertama kali diunggah oleh akun facebook Felix Rodriguez, pada pukul 10.23 wib.
Dalam unggahan postingan facebook nya, ia berterimakasih kepada Ulama Aceh dan Rakyat Aceh atas doa dan dukungan kepada Gubernur Aceh non aktif, H. Irwandi Yusuf.

Diberitakan sebelumnya, upaya hukum Irwandi Yusuf kembali gagal. Maklum, permohonan kasasi yang disampaikan ke Mahkamah Agung (MA), terkait kasus korupsi dana Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018, di tolak.
Ini berarti, MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta terhadap Irwandi yaitu, delapan tahun penjara dan mencabut hak politiknya selama lima tahun.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, memvonis Irwandi Yusuf selama 7 tahun tahun penjara, ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.
Merasa tak puas, Irwandi mengajukan banding ke PT Jakarta. Hasilnya, putusan PT Jakarta justeru menambah satu tahun penjara untuk Irwandi Yusuf.
Bukan Irwandi namanya jika cepat menyerah. Dia kemudian mengandeng pengacara terkenal Indonesia, Yusril Ihza Mahendara sebagai kuasa hukumnya dan mendaftarkan akta pernyataan kasasi melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Saat itu, surat kuasa diberikan Irwandi Yusuf, kepada tim kuasa hukumn yang dipimpin langsung Prof Yusuf Ihza Mahendra dan beranggotakan 15 lainnya. Termasuk Sayuti Abubakar SH, MH yang selama ini mendampingi Irwandi Yusuf, Sayuti Abubakar mengatakan, tim kuasa hukum juga sudah mendaftarkan akta pernyataan kasasi Irwandi Yusuf ke Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Saya sendiri yang mendaftarkan akta pernyataan kasasi tersebut. Ini saya baru pulang dari Pengadilan Tipikor," kata Sayuti Abubakar ketika itu.
Langkah berikutnya, kata Sayuti, timm kuasa hukum menyusun memori kasasi yang harus diserahkan ke pengadilan maksimal 14 hari kerja sejak pendaftaran. "Memori kasasi itu akan disusun Prof Yusril Ihza Mahendra bersama tim kuaaa hukum," jelasnya.
Irwandi Yusuf mendaftarkan peryataan akta kasasi setelah kalah di pengadilan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan memvonis Gubernur Aceh nonaktif Itu selama 8 tahun penjara, dan mencabut hak politiknya selama 5 tahun.
Putusan ini lebih berat dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, menghukum Irwandi dengan hukuman 7 tahun penjara mencabut hak politik selama tiga tahun setelah selesai menjalani hukuman kurungan.
Irwandi dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi sejumlah Rp 8,717 miliar.
Irwandi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) junctoPasal 64 ayat 1 KUHAP.
Kini, langkah hukum Irwandi selesai sudah. Upaya kasasi ke Mahkamah Agung, ditolak. Informasi yang beredar di website mahkamahagung.go.id, dengan nomor perkara: 444 K/PID.SUS/2020 menyatakan, menolak perbaikan atas termohon atau terdakwa Irwandi Yusuf.
Selain itu, tim CB yang memeriksa berkas Irwandi Yusuf yakni Mohamad Askin, Krisna Harahap, Surya Jaya. Salinan putusan Irwandi Yusuf yang terlampir di website Mahkamah Agung dengan Panitera pengganti Achmad Rifai. Perkara ini masuk tanggal 28 Januari 2018 dengan tanggal ditribusi 12 Februari 2020.

Berikut scan- an lengkap surat permohanan pembebasan Irwandi yang ditanda tangani oleh Ulama Aceh.


×
Berita Terbaru Update