Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

BPK RI Diminta Usut Oknum Inspektorat Aceh Besar

Senin, 10 Februari 2020 | 09.37 WIB Last Updated 2020-06-18T09:15:51Z

Acehvoice.com | JANTHO - Lembaga Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Aceh Besar, mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) Perwakilan Aceh untuk mengusut tuntas terkait adanya dugaan tumpang tindih pembayaran honorarium Tim Review DAK tahun 2019.

Ketua LP-KPK Aceh Besar Ibnu Khattab menyampaikan, pihak BPK RI harus segera mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Pihaknya khawatir, jika lambatnya penanganan kasus itu maka akan memunculkan kejahatan baru.

"Jangan sampai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) atas kasus ini menjadi alat kejahatan pemerasan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Kasus ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut," katanya, Senin (10/2/2020).

LP-KPK Aceh Besar meminta BPK RI perwakilan Aceh untuk tidak tebang pilih. Hal itu dikarenakan selama ini BPK RI hanya berkutat pada pelanggaran-pelanggaran di dinas-dinas terkait saja yang diusut.

"Jangan hanya kasus-kasus kelas teri yang diambil, seperti halnya pemeriksaan interim LKPD. Tapi kasus seperti tumpang tindih pembayaran honor tim review ini juga harus segera ditangani hingga tuntas," kata Ibnu Khattab.

Diharapkan BPK RI perwakilan Aceh untuk mengusut kasus dugaan tumpang tindih pembayaran honorarium tim review DAK tahun 2019 yang ada di lembaga Inspektorat Kabupaten Aceh Besar hingga ke akar-akarnya.

Bahkan, ia juga mendesak agar siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum.

"Kalau ada terlibat, langsung diproses. Kalau tidak diproses, enak dong. Mereka bisa lagi berbuat korupsi. Jangan sampai BPK RI masuk angin," tegasnya.

Ibnu Khattab berharap BPK RI perwakilan Aceh mampu mengungkap otak intelektual dalam kasus dugaan tumpang tindih pembayaran honorarium tim review di tubuh lembaga Inspektorat Aceh Besar.

"Jangan ada diskriminasi dalam penegakan hukum," katanya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak mengintervensi BPK RI. Melainkan hanya meminta pihak BPK RI untuk bersikap non-diskriminatif dalam penegakan hukum.

"Saya berharap BPK RI tanding berkas. Bukan menjadikan kasus ini sebagai beras. Proses dan usut aktor intelektualnya. Supaya menjadi pembelajaran dan efek jera bagi yang lain," pungkasnya.

×
Berita Terbaru Update