Terkait Kesenjangan Honorium Perangkat Gampong, Besok DPRK Pidie Panggil Eksekutif

Iklan Semua Halaman

Terkait Kesenjangan Honorium Perangkat Gampong, Besok DPRK Pidie Panggil Eksekutif

Aceh Voice
Selasa, 14 Januari 2020


Acehvoice.com | Sigli - Peraturan Bupati Pidie No 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie perlu ditinjau ulang.

Karena masalah ini terkait kesenjangan tunjangan penghasilan di kalangan perangkat gampong.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail MAP di Sigli Selasa (14/1/2020)

Ia menilai ada kesenjangan pendapatan antar perangkat gampong, khususnya terhadap keujruen chik kecamatan, tuha peut gampong, imun meunasah dan bilal meunasah yang di bawah standar.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus serta telah memberlakukan nilai nilai syariat Islam sehingga perangkat gampong yang merupakan jabaran dari keistimewaan Aceh seperti Keujruen Chik Kecamatan, Tuha Peut Gampong, Imum Meunasah dan Bilal Meunasah perlu adanya perlakuan yang sama dengan aparatur gampong lainnya,” ujar Mahfuddin.

Karena itu selaku Pimpinan DPRK, Mahfuddin mengatakan pihaknya akan memanggil pihak eksekutif untuk meminta klarifikasi terkait penetapan jumlah honorarium unsur perangkat gampong seluruh Pidie.

“Hal ini penting kami lakukan untuk menjaga keseimbangan antar lembaga Gampong dan terjaminnya rasa keadilan atas hak-hak keuangan mereka dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan dan kesetaraan termasuk beban kerja yang dipikul,” katanya.

"Besok Rabu tanggal 15 Januari 2020, Kami akan memanggil Ketua TAPD dan beberapa SKPK terkait dengan persoalan ini untuk melakukan Rapat Kerja Dengan komisi 1 DPRK Pidie yang membidangi Pemerintahan.

Semoga ke depan pemerintah lebih peka kepada lembaga kekhususan dan keistimewaan sebaimana berlakunya kearifkan lokal di Aceh" demikian harap Mahfud Ismail. []